Efisiensi Anggaran Pemerintah dan Dampaknya pada Komoditas Digital

Oleh: Romzul Fannani
(Sekretaris Badan Ansor Anti Narkoba BAANAR PAC GP Ansor Pragaan)

Pemerintah sering berbicara tentang efisiensi anggaran sebagai strategi untuk menekan pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Namun di dalam praktiknya, efisiensi ini justru menjadi dalih yang berdampak negatif pada sektor-sektor yang mempunyai peranan vital, termasuk industri digital. Kementrian Komunikasi dan digital (komdigi), dimana instansi ini mencakupi produk layanan berbasis teknologi informasi seperti internet, perangkat lunak, dan infrastruktur telekomunikasi, menjadi salah satu sektor yang merasakan dampak dari kebijakan fiskal yang tidak tepat sasaran.

Bukankah efisiensi anggaran ini mestinya lebih di desain secara optimal? Atau bukan sekedar pemotongan belanja. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat berbagai kebijakan penghematan yang lebih condong ke arah pengurangan alokasi dibandingkan upaya peningkatan efektivitas penggunaan dana. Akibatnya, sektor digital yang seharusnya menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi justru mengalami perlambatan.

Efisiensi Anggaran: Retorika vs. Realitas

Pemerintah selalu menegaskan bahwa  efisiensi anggaran bertujuan untuk memastikan penggunaan dana yang lebih produktif. Namun, dalam implementasinya, justru banyak program yang dikorbankan tanpa perhitungan yang matang. Salah satu yang terdampak adalah investasi dalam infrastruktur digital dan dukungan terhadap industri teknologi lokal.

Beberapa tahun terakhir, anggaran untuk pengembangan teknologi dan transformasi digital mengalami fluktuasi yang tidak menentu. Dengan alasan yang sama (Efisiansi) pemerintah sering mengurangi belanja pada sektor ini, tetapi di sisi lain pemerintah tetap mengalokasikan dana secara besar-besaran untuk proyek yang sekiranya tidak memiliki urgensi yang tinggi. Sebagai contoh, anggaran perjalanan dinas dan pengadaan barang mewah untuk pejabat tetap tinggi, namun subsidi untuk UMKM berbasis digital atau program edukasi teknologi justru dipangkas.

Dengan kebijakan ini, menandakan bahwa efisiensi anggaran lebih sering menjadi alat politik daripada strategi pembangunan. Alih-alih memperbaiki sistem distribusi anggaran agar dampaknya lebih luas, pemerintah justru memangkas sektor-sektor yang sebenarnya bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dampak terhadap Komoditas Digital

Salah satu dampak paling nyata dari kebijakan yang tidak tepat sasaran ini, adalah stagnasi perkembangan komoditas digital. Beberapa faktor yang menjadi perhatian utama meliputi:

1. Infrastruktur Digital yang Terhambat

Komoditas digital sangat bergantung pada infrastruktur yang memadai, mulai dari jaringan internet hingga pusat data. Namun dapam beberapa tahun terakhir, investasi pemerintah dalam sektor ini cenderung tidak konsisten.

Pemangkasan anggaran yang tidak disertai strategi penggantian yang efektif menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan jaringan serat optik di daerah terpencil, hingga berakibat pada akses internet yang stabil dan terjangkau, itu masih menjadi masalah di banyak wilayah, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi digital.

Selain itu, proyek-proyek strategis seperti pengembangan jaringan 5G masih berjalan lambat karena keterbatasan anggaran, lagi-lagi anggaran. Padahal, banyak di negara lain, pemerintah justru menekankan agar bagaimana investasi dalam teknologi ini meningkat dan mendorong daya saing nasional.

2. Dukungan terhadap Startup Teknologi Menurun

Indonesia berpotensi besar dalam industri startup teknologi, tetapi sektor ini membutuhkan dukungan pemerintah, terutama dalam hal regulasi dan insentif fiskal. Sayangnya, kebijakan efisiensi anggaran sering kali berdampak pada pemangkasan program pendanaan bagi startup berbasis digital.

Program-program seperti hibah riset, insentif pajak, dan pendanaan bagi inovasi teknologi mengalami penurunan. Hal ini membuat banyak startup kesulitan berkembang, terutama yang bergerak di bidang infrastruktur digital, kecerdasan buatan, dan keamanan siber.

Di sisi lain, pemerintah tetap memberikan berbagai insentif bagi industri yang kurang relevan dengan transformasi digital, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam prioritas anggaran.

3. Digitalisasi Layanan Publik yang Terhambat

Tujuan utama dari utama transformasi digital adalah meningkatkan efisiensi layanan publik.namun karena pemangkasan anggaran, banyak proyek digitalisasi sektor publik berjalan lambat atau bahkan mandek.

Misalnya, sistem administrasi berbasis digital yang seharusnya mempercepat layanan publik justru mengalami berbagai kendala teknis. Pengembangan sistem e-government yang seharusnya menjadi prioritas malah terhambat oleh kebijakan penghematan yang kurang bijak.

Akibatnya, birokrasi tetap berjalan lambat dan masyarakat masih harus menghadapi proses administrasi yang jelimet dan rumit, meskipun seharusnya bisa diselesaikan dengan sistem digital yang lebih efisien.

Ironi Kebijakan: Efisiensi yang Malah Tidak Efisien

Salah satu ironi terbesar dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, adalah pemotongan yang dilakukan justru menghasilkan inefisiensi dalam jangka yang panjang. Kurangnya investasi dalam komoditas digital menyebabkan keterlambatan dalam inovasi, termasuk berkurangnya daya saing nasional, dan ketertinggalan dalam persaingan global.

Di negara lain semakin agresif berinvestasi dalam teknologi digital. Indonesia? justru mengurangi anggaran untuk sektor ini. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kita akan semakin tertinggal dalam hal ekosistem digital global.

Sebagai contoh, negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan China justru meningkatkan investasi mereka dalam digitalisasi dan infrastruktur teknologi. Mereka paham bahwa transformasi digital bukan hanya sebatas tentang inovasi, melainkan tentang daya saing dan keberlanjutan ekonomi.

Kesimpulan: Perlu Kebijakan yang Lebih Visioner

Pemerintah harus menyadari bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk memangkas sektor-sektor yang berpotensi bagi kemajuan negara di masa depan. Sebaliknya, efisiensi harus dilakukan dengan memastikan bahwa setiap nominal yang dibelanjakan akan berdampak maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Maka dari itu, perlu adanya kebijakan anggaran yang lebih visioner, yang tidak hanya fokus pada penghematan jangka pendek, namun juga mempertimbangkan dampak yang berjangka panjang terhadap pertumbuhan sektor digital.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur digital guna mempercepat dan menstabilkan akses internet di seluruh wilayah.
2. Memberikan insentif bagi startup teknologi agar mereka dapat berkembang dan bersaing secara global.
3. Mempercepat layanan publik melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan kemudahan akses bagi masyarakat.
4. Mengarahkan pemangkasan anggaran pada instansi yang tidak produktif, bukan pada instansi yang memiliki dampak besar bagi perekonomian negara.

Jika pemerintah terus mengabaikan pentingnya investasi dalam komoditas digital, Indonesia akan semakin jauh tertinggal dalam era digitalisasi global. Efisiensi anggaran harus menjadi sarana atau alat untuk memperkuat, bukan malah melemahkan instansi yang strategis seperti industri digital. Tanpa adanya kebijakan yang lebih cermat, efisiensi ini hanya akan menjadi paradoks yang menghambat kemajuan bangsa.