PAC Ansor Pragaan Desak Prabowo Copot Menteri Desa: Jangan Klaim Anak Nahdliyin Jika Kadernya Diperlakukan Tak Adil

 

PRAGAAN, 6 September 2026 — Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PAC GP Ansor) Pragaan mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi secara serius Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Bahkan, jika terbukti terdapat politisasi kebijakan, diskriminasi, atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan tenaga pendamping desa, Presiden diminta tidak ragu mencopot Yandri dari jabatannya.

Desakan tersebut mencuat di tengah kontroversi klaim Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai “Partai Anak Nahdliyin”. PAC GP Ansor Pragaan menilai klaim politik tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata, terutama ketika salah satu elite PAN memegang posisi strategis dalam pemerintahan.

“Kalau memang terbukti ada penyalahgunaan kewenangan, politisasi birokrasi, atau tindakan yang merugikan kader dan masyarakat karena perbedaan afiliasi politik, kami meminta Presiden tidak ragu untuk mencopot Menteri Desa,” tegas Ketua PAC GP GP Ansor Pragaan.

Menurutnya, jabatan menteri merupakan amanah negara, bukan kepanjangan tangan kepentingan partai politik.

“Ketika seseorang sudah menjadi menteri, yang harus dilayani adalah rakyat dan negara. Bukan kepentingan partai. Ini negara, bukan kantor partai,” ujarnya.

Jangan Klaim Anak Nahdliyin Jika Kadernya Diperlakukan sebagai Anak Tiri

PAC GP Ansor Pragaan juga menyoroti klaim PAN sebagai “Partai Anak Nahdliyin”. Menurutnya, kedekatan dengan Nahdliyin tidak dapat dibangun hanya melalui kehadiran elite PAN dalam forum-forum NU atau melalui slogan politik.

“Jangan jual nama Nahdliyin untuk kepentingan politik. Jangan datang kepada Nahdliyin ketika membutuhkan dukungan suara, tetapi ketika kader-kader muda NU mengabdi di tengah masyarakat justru dipinggirkan,” katanya.

Ia mempertanyakan konsistensi antara klaim politik PAN dengan berbagai keluhan yang muncul dari kader muda NU yang bekerja dalam program pendampingan desa, khususnya terkait pemindahan atau relokasi tugas yang dinilai belum mendapatkan penjelasan memadai.

“Kalau benar anak Nahdliyin, jangan perlakukan kader Nahdliyin seperti anak tiri. Jangan ketika di panggung disebut saudara, tetapi ketika di lapangan justru diperlakukan seperti orang yang harus disingkirkan,” tegasnya.

Menurutnya, kader muda NU selama ini hadir di tengah masyarakat melalui berbagai bidang, mulai dari pendampingan desa, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, pertanian, kebencanaan hingga pembangunan masyarakat.

“Kader NU bukan komoditas politik. Mereka bukan barang yang didekati ketika dibutuhkan lalu ditinggalkan ketika kepentingan politik selesai,” ujarnya.

Mendes Diminta Buka Seluruh Mekanisme Pendamping Desa

PAC GP Ansor Pragaan meminta Menteri Desa membuka secara transparan seluruh mekanisme yang berkaitan dengan penempatan, pemindahan, evaluasi, hingga pemberhentian tenaga pendamping desa.

“Buka semuanya. Siapa yang dipindahkan, mengapa dipindahkan, apa indikatornya, siapa yang memutuskan, dan apa dasar hukumnya. Jangan biarkan publik hanya menerima keputusan tanpa penjelasan,” katanya.

Menurutnya, transparansi diperlukan agar tidak muncul dugaan bahwa kebijakan pemerintah digunakan untuk kepentingan politik tertentu.

“Jangan sampai ada kesan yang dekat diberi ruang, sementara yang berbeda dipinggirkan. Kalau itu terjadi, ini bukan lagi soal PAN atau NU. Ini soal rusaknya prinsip keadilan dalam pemerintahan,” tegasnya.

Ia menambahkan, posisi Yandri Susanto sebagai elite PAN justru membuat tuntutan terhadap transparansi semakin penting.

“Karena Menteri Desa adalah kader dan elite PAN, jangan beri publik alasan untuk curiga. Buktikan bahwa kementerian bekerja profesional, objektif, dan tidak membawa kepentingan partai ke dalam birokrasi negara,” ujarnya.

Jika Terbukti Politis, Presiden Harus Berani Copot

PAC GP Ansor Pragaan menegaskan bahwa tuntutan pencopotan Menteri Desa bukan didasarkan pada sentimen terhadap PAN, melainkan konsekuensi dari prinsip akuntabilitas pemerintahan apabila dugaan politisasi atau penyalahgunaan kewenangan benar-benar terbukti.

“Kami tidak anti-PAN. PAN punya hak membangun komunikasi politik dengan siapa pun. Tetapi ketika kader partai menduduki jabatan pemerintahan, maka kebijakannya harus tunduk kepada kepentingan negara,” katanya.

Ia meminta Presiden Prabowo memastikan seluruh kementerian bekerja berdasarkan meritokrasi, profesionalitas, dan keadilan.

“Kalau hasil evaluasi membuktikan ada politisasi birokrasi atau penyalahgunaan kewenangan, Presiden jangan ragu mengambil tindakan. Evaluasi, dan bila perlu copot Menteri Desa,” tegasnya.

Menurutnya, tidak boleh ada pejabat negara yang merasa kebal hanya karena memiliki posisi politik.

“Jabatan menteri bukan milik partai. Menteri adalah pejabat negara. Kalau tidak mampu menjaga profesionalitas dan rasa keadilan, Presiden harus berani mengambil keputusan,” ujarnya.

“Jangan di Panggung Jadi Saudara, di Lapangan Jadi Musuh”

PAC GP Ansor Pragaan kembali mengingatkan PAN agar tidak menjadikan Nahdliyin sebagai objek kalkulasi politik.

“NU tidak bisa dibeli dengan slogan. Nahdliyin bukan pasar suara. Kader muda NU bukan properti kekuasaan,” katanya.

Ia menyebut klaim “Partai Anak Nahdliyin” akan kehilangan makna jika tidak disertai keberpihakan nyata.

“Jangan sampai ketika kamera menyala, Nahdliyin disebut saudara. Tetapi ketika kamera mati, kader-kadernya justru dipinggirkan. Jangan di panggung menjadi saudara, tetapi di lapangan menjadi musuh,” tegasnya.

Menurutnya, hubungan dengan Nahdliyin harus dibangun melalui tindakan, bukan sekadar simbol dan slogan.

“Kalau memang merasa sebagai ‘Partai Anak Nahdliyin’, buktikan dengan keadilan. Buktikan dengan kebijakan yang melindungi kader dan masyarakat Nahdliyin,” katanya.

Ia menutup pernyataannya dengan pesan keras kepada PAN dan pemerintah.

“Jangan hanya peluk NU di panggung, tetapi lukai kadernya di lapangan. Jangan hanya datang ketika membutuhkan suara, lalu menghilang ketika kader-kadernya membutuhkan keadilan.”

“Dan kepada Presiden Prabowo, jangan biarkan kekuasaan negara dicurigai menjadi alat kepentingan politik. Kalau Menteri Desa terbukti melakukan politisasi atau penyalahgunaan kewenangan, Presiden harus berani mengambil sikap. Evaluasi dan, bila perlu, COPOT MENTERI DESA!” pungkasnya.